Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Di Indonesia

Cari informasi pelaksanaan demokrasi pancasila di Indonesia dari berbagi aspek atau bidang untuk dijadikan pembelajaran seluruh warga negara.  Anda KLIK DISINI!

Pelaksanaan demokrasi pancasila di negara Indonesia berarti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.  Hal ini harus sama-sama dibangun dan dilaksanakan oleh semua warga negara Indonesia yang tersusun dari berbagai perbedaan.  Mulai dari perbedaan agama, suku dan ras sesuai dengan pedoman pancasila serta lambang negara garuda dan bhineka tunggal ika.  Bangsa Indonesia harus tetap menjaga keharmonisan antar masyarakat dari perbedaan yang ada.  Cara untuk melakukan pelaksanaan demokrasi pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik mudah untuk dilakukan.  Yakni dimulai dari hal yang paling kecil yaitu saling menghargai satu sama lain, musyawarah dalam setiap menyelesaikan masalah dan lainnya.  Adanya ilmu demokrasi pancasila yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan kepribadian bangsa ini.  Yang mana sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea IV demokrasi pancasila harus ditegakkan.  Agar tidak adanya perpecahan pada bangsa ini yang terdiri dari berbagai perbedaan.  Prinsip keadilan dan kebenaran sudah seharusnya ditegakkan yang mana untuk pengambilan keputusan.  Pelaksanaan demokrasi pancasila yang baik dan benar untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia yang harus dihormat oleh negara.  Bahkan penerapan pelaksanaan demokrasi pancasila kini sudah diajarkan sejak kecil atau dini oleh para tenaga pendidikan.  Agar tertanam prinsip demokrasi pancasila sejak dini demi kemajuan seluruh bangsa Indonesia.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Belum Sepenuhnya Terlaksana Dengan Baik Di Indonesia

Contoh penerapan pelaksanaan demokrasi pancasila ditengah-tengah rakyat Indonesia sudah pasti banyak dilakukan.  Hal contoh yang paling nyata pernah dilaksanakan oleh semua warga negara Indonesia adalah keikutsertaan semua warga pada musyawarah desa.  Selain itu juga pada pelaksanaan lembaga legislatif, partai politik hingga lembaga swadaya masyarakat.  Pilar dari pelaksanaan demokrasi pancasila setiap hari harus terus dilestarikan dimulai dari dalam keluarga.  Sebagai lingkup paling kecil dalam tatanan negara penerapan demokrasi pancasila dimulai dari keluarga.  Contoh paling mudah adalah memberikan kebebasan berpendapat untuk anak dalam kegiatan di rumah.  Orang tua dalam pelaksanaan demokrasi pancasila dilarang terlalu otoriter yang memaksakan kehendak.  Dimana anak juga memiliki kesempatan yang sama dan hak asasi manusia yang tidak bisa dilarang oleh siapapun termasuk negara.  Selain itu juga bisa diterapkan dari semua anggota keluarga saling membantu pekerjaan yang ada di rumah.  Dengan demikian dari lingkup paling kecil ini membuat semua anggota keluarga memiliki jiwa demokrasi pancasila.  Pelaksanaan demokrasi pancasila sudah seharusnya tidak terlepas dari prinsip dasar yang harus dipegang sebaik mungkin, antara lain:

  1. Pertama pelaksanaan demokrasi pancasila tidak terlepas dari bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan pemerintahan republik.
  2. Pelaksanaan demokrasi pancasila bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Artinya kehendak atau keinginan rakyat sebagai dasar bagi pemerintahan demokrasi di Indonesia.
  3. Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi dimana semua kekuasaan memiliki batas dan tanggung jawab.
  4. Negara Indonesia berdasarkan hukum sesuai dengan pedoman pancasila agar tidak terjadi bentuk penindasan dan kesewenangan.
  5. Sistem perwakilan diterapkan negara Indonesia yang mana rakyat tidak memimpin langsung pemerintahan negara.
  6. Negara Indonesia menganut sistem presidensial yang mana bahwa presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Atau bisa disebut dengan presiden sebagai penyelenggara dan pelaksana pemerintahan negara tertinggi.

Namun pada kenyataannya bahwa pelaksanaan demokrasi pancasila di negara Indonesia belum terlaksana dengan baik.  Hal ini tentunya bisa anda cek atau tinjau dari beberapa aspek yang harus dibenahi, berikut penjelasannya:

  1. Aspek Pendidikan

Pertama aspek yang harus di benahi terkait dengan pelaksanaan demokrasi pancasila adalah bidang pendidikan.  Masalah yang diketahui oleh semua warga negara Indonesia yakni belum adanya pemerataan pendidikan di negara Indonesia.  Hal yang paling jelas belum terlaksananya pelaksanaan demokrasi pancasila secara keseluruhan adalah fasilitas pendidikan tidak merata.  Selain itu juga tenaga pendidikan tidak merata hingga seluruh pelosok negeri ini.  Jelas semua itu terpampang nyata dari sekolahan yang ada di pelosok negeri jauh dari fasilitas yang memadai.  Selain itu tenaga pendidik atau guru sangat minim jumlahnya.  Dengan keadaan seadanya yang jauh dari kata layak, generasi penerus bangsa ini masih tetap bersemangat untuk mengenyam pendidikan.  Kondisi ini jelas disebabkan adanya dana pendidikan yang belum merata pembagiannya oleh pemerintah.  Apalagi pemenuhan hak dari tenaga pengajar yang tidak sesuai dengan jerih payah yang dilakukannya.  Membuat guru atau tenaga pengajar tidak mau jika dipindahkan tugaskan di pelosok negeri Indonesia.

  1. Aspek Ekonomi

Kedua pelaksanaan demokrasi pancasila belum sepenuhnya terwujud dari segi aspek ekonomi.  Banyak sekali permasalahan ekonomi yang terjadi di negara Indonesia, diantaranya:

  1. Masalah kemiskinan

Pertama pelaksanaan demokrasi pancasila yang tidak maksimal dari segi ekonomi yakni terkait kemiskinan.  Dimana angka kemiskinan di negara Indonesia saat ini sangat tinggi bersaing dengan negara lainnya.  Tentunya hal ini disebabkan oleh tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses logistik, dan kondisi lingkungan.  Penyebab terjadinya kemiskinan di negara Indonesia karena rendahnya produktivitas, kurangnya sarana dan prasarana daerah.  Selain itu rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia membuat tidak mampu mempertahankan kehidupannya yang layak.

  1. Masalah pengangguran

Kedua masalah ekonomi yang menjadi tugas bersama seluruh warga negara Indonesia adalah tingginya jumlah pengangguran di negara ini.  Jutaan jiwa hingga puluhan juta jiwa pengangguran di negara Indonesia sangat tinggi yang mana banyak rakyat Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan.  Akhirnya daya beli masyarakat menjadi rendah yang menyebabkan dampak negatif.  Mulai dari masyarakat tidak bisa memaksimalkan kesejahteraan hidup yang akan dicapai, pendapatan pajak negara rendah hingga lemahnya pertumbuhan ekonomi.

  1. Aspek Pembangunan

Ketiga pelaksanaan demokrasi pancasila yang belum sepenuhnya merata bisa dilihat dari segi aspek pembangunan.  Yang mana pembangunan di negara Indonesia belum merata hingga ke seluruh pelosok negeri ini.  Semua pembangunan negara ini hanya berpusat pada pulau Jawa.  Dari tidak meratanya pelaksanaan demokrasi pancasila dalam sektor pembangunan membuat pembangunan diluar pulau jawa jauh tertinggal.  Sehingga fasilitas yang dimiliki tidak sebagus dan tidak selengkap dengan daerah yang berada di pulau Jawa.  Ini menjadi pekerjaan penting pemerintah untuk memikirkan kembali pembangunan seluruh daerah di Indonesia secara merata.  Agar tidak ada lagi daerah tertinggal yang masih jauh dari kehidupan layak demi bertahan hidup.

  1. Aspek Praktik Politik

Terakhir pelaksanaan demokrasi pancasila yang belum sepenuhnya merata adalah dari segi praktik politik.  Adanya praktik politik di Indonesia belum berjalan dengan LUBERJURDIL (langsung, bersama, jujur, rahasia dan adil).  Dimana saat ini yang terjadi bahwa politik dilaksanakan hanya untuk ambisi pribadi semata.  Bukan demi kepentingan bangsa ini yang mana berusaha mewujudkan pelaksanaan demokrasi pancasila dengan baik.  Melainkan hanya ingin mengeruk kekayaan negara demi kepentingan pribadi dan golongan.  Terbukti tingginya angka korupsi di negara Indonesia sebagai bukti bahwa politik belum sepenuhnya berjalan dengan baik.  Yang mana adanya money politik membuat rusak tatanan negara ini termasuk dari warga negara banyak sekali yang terpengaruh.  Semua ini disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Itulah pembahasan sejauh mana pelaksanaan demokrasi pancasila yang bisa dijadikan untuk pelajaran bersama untuk seluruh warga negara kesatuan republik Indonesia.